Palembang, Briliannews.com — Serikat Pekerja PLN (SP PLN) melayangkan gugatan terhadap kebijakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang ditetapkan pemerintah.
Gugatan tersebut kini tengah diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 315/G/PTUN.JKT/2025.
Langkah hukum tersebut diajukan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 188.K/TL.03/MEM.L/2025 tentang penetapan RUPTL PLN 2025–2034.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/3/2026), SP PLN menilai dokumen perencanaan kelistrikan nasional tersebut berpotensi memunculkan persoalan serius dalam tata kelola sektor energi, terutama terkait meningkatnya peran swasta dalam pembangunan pembangkit listrik.
SP PLN menyebut gugatan ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya mengawal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XXI/2023 yang menurut mereka belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan RUPTL terbaru.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya PLN sebagai perusahaan negara, tetapi masa depan sistem kelistrikan Indonesia,” demikian disampaikan dalam konferensi pers tersebut.
RUPTL sendiri merupakan dokumen strategis yang menjadi peta jalan pembangunan sektor ketenagalistrikan nasional selama satu dekade ke depan.
Melalui dokumen tersebut, pemerintah menentukan arah pembangunan pembangkit listrik, kebutuhan investasi, hingga struktur pengelolaan sistem kelistrikan nasional.
Karena itu, kebijakan dalam RUPTL dinilai akan berdampak langsung terhadap tarif listrik masyarakat, stabilitas sistem energi nasional, hingga kondisi keuangan negara.
Dalam dokumen RUPTL terbaru, pemerintah merencanakan pembangunan pembangkit listrik dengan nilai investasi yang mencapai ribuan triliun rupiah dalam kurun waktu 2025–2034.
Namun setelah mempelajari dokumen tersebut, SP PLN menilai terdapat sejumlah kebijakan yang berpotensi menimbulkan risiko baru bagi sistem kelistrikan nasional.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah meningkatnya peluang pembangunan pembangkit listrik oleh pihak swasta yang dinilai dapat memperbesar ketergantungan sistem listrik nasional terhadap investor.
Padahal, menurut SP PLN, sektor kelistrikan merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga pengelolaannya seharusnya tetap berada dalam kendali negara.
Selain itu, SP PLN juga mengkritisi penggunaan skema kontrak “take or pay” dalam proyek pembangkit listrik swasta. Dalam skema tersebut, PLN tetap berkewajiban membayar listrik kepada pengembang pembangkit meskipun listrik yang dihasilkan tidak sepenuhnya digunakan oleh sistem.
“Jika listrik digunakan, PLN membayar. Jika listrik tidak digunakan, PLN tetap membayar. Skema ini berpotensi menimbulkan beban keuangan jangka panjang bagi PLN dan pada akhirnya negara,” ujar perwakilan SP PLN.
Menurut SP PLN, apabila pembangunan pembangkit swasta terus meningkat dengan skema tersebut, maka risiko keuangan yang ditanggung negara juga akan semakin besar.
Selain menekan kondisi keuangan PLN, kebijakan tersebut juga dinilai berpotensi mempengaruhi stabilitas sistem kelistrikan nasional serta memperlemah posisi negara dalam pengendalian sektor energi.
SP PLN menegaskan bahwa ketahanan energi tidak hanya diukur dari ketersediaan listrik, tetapi juga dari siapa yang mengendalikan sistem energi tersebut.
“Listrik tidak boleh semata-mata dipandang sebagai komoditas bisnis. Listrik adalah fondasi kehidupan masyarakat dan bagian dari kedaulatan negara,” tegas SP PLN.
Meski menggugat kebijakan pemerintah, SP PLN menegaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk menghambat pembangunan sektor kelistrikan nasional.
Sebaliknya, mereka ingin memastikan kebijakan pembangunan listrik tetap berpihak pada kepentingan rakyat serta menjaga keberlanjutan PLN sebagai aset strategis negara.(Leo)
