Palembang, Briliannews.com — Kondisi kesehatan Kemas H Abdul Halim, atau akrab disapa Haji Halim, yang terseret kasus dugaan pemalsuan dokumen pengadaan lahan Tol Betung–Tempino, dikabarkan semakin menurun. Pengusaha senior Sumsel itu hingga kini masih menjalani perawatan medis intensif.
Kuasa hukumnya, Lisa Merida SH, mengungkapkan kliennya mengalami penurunan stamina serta gangguan pernapasan yang membuatnya harus menggunakan alat bantu.
“Beliau sulit bergerak, sering sesak napas, dan membutuhkan pengawasan medis 24 jam. Kondisinya sangat lemah,” ujarnya, Sabtu (16/8/2025).
Menurutnya, faktor usia yang sudah melampaui 80 tahun dan tekanan mental akibat proses hukum turut memperburuk kondisi kesehatan Haji Halim.
“Kasus ini menjadi beban pikiran berat bagi beliau dan keluarga, yang jelas berdampak pada kesehatannya,” tambahnya.
Tim kuasa hukum berharap kondisi kesehatan klien mereka dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.
“Kami tidak menuntut pembebasan semata, tapi memohon agar hukum berjalan dengan hati nurani. Ada opsi hukuman selain penjara bagi terdakwa yang sakit berat. Vonis terlalu berat justru berpotensi memperburuk kondisi, sama saja seperti menjatuhkan hukuman mati perlahan,” tegasnya.
Aspek Hukum dan Alternatif Hukuman
Pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Conie Paniah Putri, menilai KUHP sebenarnya memberi ruang bagi terdakwa yang sakit untuk mendapat alternatif hukuman.
“KUHP memberi opsi seperti denda, pembatasan aktivitas, atau kerja sosial. Bahkan ada mekanisme penundaan atau pembatalan eksekusi pidana jika kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Prinsipnya, tujuan hukum adalah keadilan dan kemanfaatan, bukan semata menghukum,” jelasnya.
Ia menambahkan, penerapan keadilan restoratif bisa dipertimbangkan, apalagi mengingat kontribusi sosial terdakwa selama hidupnya.
Haji Halim dikenal luas sebagai pengusaha dermawan asal Palembang. Sejak era 1980-an, ia banyak membangun masjid dan mushalla dengan dana pribadi, membantu anak yatim, pondok pesantren, dan kaum duafa.
Ketua Yayasan Masjid Darul Muttaqien, Al Habib Gasim bin Abdullah Al Kaff, menyebut Haji Halim sebagai sosok yang telah lama mengabdikan diri untuk umat.
“Kondisi beliau sekarang membuat kami prihatin. Kami berharap hukum berlaku adil dan mempertimbangkan sisi kemanusiaan,” ujarnya.
Kasus ini bermula dari klaim pengadaan lahan Tol Betung–Tempino oleh PT Sentosa Mulia Bahagia (SMB). Haji Halim bersama mantan pegawai BPN Muba, Amin Mansyur, diduga memalsukan dokumen untuk memperoleh ganti rugi tanah seluas 34 hektare di Desa Peninggalan dan Simpang Tungkal.
Penyidik Kejari Muba menyatakan lahan tersebut merupakan tanah negara bekas kawasan hutan, sementara PT SMB disebut menguasai lebih dari 900 hektare tanpa izin HGU maupun IUP yang sah.
Dalam persidangan, Haji Halim mengaku beberapa dokumen ditandatangani tanpa dibaca karena kondisi kesehatan yang lemah.
Ia juga menegaskan hanya mengenal Amin Mansyur dan Yudi Herzandi sebatas urusan pekerjaan serta kegiatan pengajian.
Sidang sempat ditunda karena Haji Halim mengalami sesak napas. Sejumlah saksi, termasuk staf PT SMB, telah diperiksa terkait penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) di lahan negara.
Pada sidang Jumat (15/8/2025), majelis hakim Tipikor Palembang menjatuhkan vonis 1 tahun 4 bulan penjara terhadap Yudi Herzandi (mantan Asisten I Setda Muba) dan Amin Mansyur (pensiunan BPN).
Persidangan juga mengungkap bahwa tanah yang disengketakan sebenarnya sudah dilepas dari kawasan hutan sejak 1993, sesuai keputusan Kementerian Kehutanan, dan sebelumnya dikelola warga sebagai kebun karet.
Tanah itu kemudian dibeli dan dikelola oleh Haji Halim melalui unit usahanya. Namun seiring pembangunan tol, persoalan muncul dan menyeretnya ke meja hijau di usia senja.(Leo)
